GERBANG BUANA.ID — Pengacara dan praktisi hukum Evan Gomes menyoroti dinamika politik nasional yang menurutnya menunjukkan adanya upaya sistematis untuk melemahkan persatuan masyarakat dan institusi negara.
Ia menyebut kondisi tersebut telah terlihat sejak menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.
Menurut Evan, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari munculnya politik adu domba di tengah masyarakat, termasuk melalui penggunaan buzzer di media sosial. Ia menilai fenomena tersebut berpotensi memperlebar polarisasi serta mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
“Persiapan untuk melemahkan kedaulatan NKRI sudah terlihat sejak menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden SBY. Salah satunya melalui politik adu domba yang membelah masyarakat dengan memanfaatkan buzzer di media sosial,” ujar Evan Gomes kepada wartawan, Senin (24/8/2026), di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.
Evan juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai praktik korupsi berjamaah, melemahnya sejumlah lembaga negara dan partai politik akibat kasus korupsi, serta berkembangnya gaya hidup hedonis di kalangan sebagian pejabat. Menurut dia, berbagai persoalan tersebut apabila dibiarkan dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi negara.
Ia melanjutkan, dinamika tersebut menurut pandangannya masih berlangsung hingga saat ini. Evan menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan aparat keamanan dan pertahanan negara tetap bekerja secara profesional, berdasarkan konstitusi dan kepentingan nasional.
“Upaya melemahkan NKRI terus berlanjut. Karena itu, negara harus memastikan alat keamanan dan pertahanan tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak dijadikan instrumen untuk memperuncing konflik di tengah masyarakat,” tegasnya.
Evan juga menyinggung berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat. Menurutnya, pemerintah perlu membaca berbagai bentuk aspirasi masyarakat sebagai bagian dari dinamika demokrasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.
Ia berharap Presiden Prabowo berani mengambil langkah politik yang menurutnya diperlukan untuk memperkuat kembali sistem ketatanegaraan dan memastikan seluruh kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan bangsa Indonesia.
“Presiden sebenarnya memiliki ruang untuk melakukan evaluasi terhadap kabinet dan memperkuat kembali pelaksanaan konstitusi. Yang paling penting adalah keberanian untuk memastikan seluruh kebijakan negara benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia,” katanya.
Dalam pernyataannya, Evan juga membandingkan situasi politik saat ini dengan masa pemerintahan Presiden Soekarno. Ia menyebut sejarah politik Indonesia memberikan pelajaran bahwa konflik politik dan ketegangan antarkekuatan politik dapat berkembang menjadi persoalan serius apabila tidak diselesaikan secara tepat.
Namun demikian, Evan menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional dan hukum yang berlaku.
“Pelajaran dari sejarah harus kita ambil. Jangan sampai perbedaan politik dan kepentingan kelompok justru membuat bangsa terpecah. Semua pihak harus kembali kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan NKRI,” pungkasnya.
Pernyataan Evan tersebut merupakan pandangan dan penilaian pribadinya sebagai pengacara dan praktisi hukum mengenai dinamika politik nasional. Tuduhan mengenai adanya upaya terorganisasi untuk melakukan kudeta atau melemahkan kedaulatan NKRI perlu dibuktikan berdasarkan fakta dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (ANW)
