Hingar Bingar Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik. Tajuk Rencana gerbangbuanan.id, Amrozi, Pemimpin Redaksi.
Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode memicu diskusi hangat di ruang publik. Gagasan ini bukan sekadar urusan teknis pergantian wajah, melainkan sebuah ikhtiar mendasar untuk memperbaiki tata kelola parpol di Indonesia yang selama ini dinilai masih terjebak dalam pusaran personalisasi kekuasaan.
KPK memandang pembatasan masa jabatan Ketua Umum parpol ini sebagai instrumen penting untuk memitigasi risiko korupsi dan memperbaiki kualitas demokrasi. Namun, respons dari mayoritas parpol cenderung defensif. Alasan yang paling sering mengemuka adalah bahwa pembatasan tersebut merupakan wilayah otonomi internal partai. Bahkan, suara dari PAN menyebutkan bahwa intervensi negara dalam hal ini berpotensi melanggar kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa salah satu tantangan terbesar demokrasi kita adalah lemahnya institusionalisasi partai. Banyak parpol di Indonesia yang masih sangat bergantung pada dominasi figuritas tunggal dalam jangka waktu yang sangat lama. Tanpa adanya sirkulasi elite yang sehat, partai akan sulit berkembang menjadi institusi yang modern. Dominasi figur berkepanjangan sering kali menghambat regenerasi kader dan menutup pintu bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang potensial.
Meskipun setiap partai memiliki kedaulatan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kita perlu merenungkan kembali peran parpol sebagai soko guru demokrasi. Jika parpol terjebak pada personalisasi kekuasaan, maka akuntabilitas publik akan melemah dan politik transaksional akan semakin subur. Di sinilah pentingnya meritokrasi. Pembatasan masa jabatan Ketua Umum parpol adalah instrumen konkret untuk memastikan kaderisasi berjalan secara struktural dan berkelanjutan.
PKS, misalnya, telah memberikan contoh konkret dengan mencantumkan pembatasan masa jabatan pimpinan tinggi maksimal dua periode dalam AD/ART mereka. Praktik baik ini membuktikan bahwa pembatasan jabatan bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan tanpa mengganggu stabilitas internal partai. Hal ini justru menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan integritas organisasi.
Namun, kita juga sependapat bahwa negara tidak boleh masuk secara serampangan. Agar memiliki dasar hukum yang kuat, wacana ini harus dibawa ke ranah legislasi melalui revisi Undang-Undang Partai Politik secara transparan dan partisipatif. Pembatasan masa jabatan hanyalah satu pintu masuk. Reformasi parpol yang komprehensif juga harus mencakup transparansi keuangan, sistem rekrutmen pejabat publik yang akuntabel, serta pendidikan politik yang lebih bermutu.
Pada akhirnya, kegaduhan ini jangan hanya berhenti sebagai hingar bingar politik sesaat. DPR dan pemerintah perlu mengkaji secara serius rekomendasi KPK ini. Tujuannya jelas: menghadirkan partai politik yang sehat dan berintegritas. Sebab, tanpa partai yang demokratis di dalam, mustahil kita bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
