GERBANG BUANA. ID – Praktisi hukum senior Evan Gomes melontarkan pernyataan keras terkait kondisi politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Menurutnya, terdapat dugaan upaya sistematis oleh kelompok oligarki untuk menguasai kedaulatan ekonomi dan politik nasional yang telah berlangsung sejak krisis 1997–1998.
Dalam keterangannya, Evan menilai proses tersebut diawali dengan pelemahan sektor ekonomi nasional melalui perpindahan aset ke luar negeri yang berdampak pada anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia juga mengaitkan kondisi tersebut dengan krisis perbankan nasional yang kemudian dikenal dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Rangkaian ini dimulai dari pelumpuhan ekonomi nasional, jatuhnya nilai rupiah, runtuhnya sejumlah bank nasional, hingga terjadinya kerusuhan tahun 1998 yang kemudian menunggangi agenda reformasi,” ujar Evan. Saat dikonfirmasi gerbangbuana. id, di kawasan Percetakan Negara, Jakarta Pusat (18/6/2026).
Ia berpendapat bahwa pasca-Reformasi, proses tersebut berlanjut melalui perubahan sistem ketatanegaraan, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang menurutnya berdampak pada pergeseran kedaulatan rakyat dan kedaulatan ekonomi nasional.
Elvan juga menyoroti tata kelola pemerintahan daerah dan pusat yang dinilainya membuka ruang bagi penguasaan sumber daya alam oleh kelompok tertentu serta memunculkan praktik monopoli ekonomi.
Lebih lanjut, ia mengutip pernyataan pejabat pemerintah mengenai praktik ekspor-impor yang disebut merugikan Indonesia dan menguntungkan negara lain, khususnya Singapura.
Menurutnya, praktik perdagangan internasional yang menggunakan negara perantara berpotensi mengurangi nilai tambah yang seharusnya diperoleh Indonesia.
“Negara harus mampu memastikan bahwa aktivitas perdagangan internasional memberikan manfaat maksimal bagi ekonomi nasional dan tidak menjadi celah bagi pengalihan keuntungan ke luar negeri,” tegasnya.
Menurut Evan, setelah berhasil menguasai sektor ekonomi dan hukum, kelompok yang ia sebut sebagai oligarki diduga terus menciptakan berbagai gesekan sosial dan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Ia menilai berbagai isu yang berkembang menjelang pertengahan tahun harus dicermati secara serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum guna mencegah potensi gangguan terhadap persatuan bangsa.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Evan mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum yang merugikan negara. Ia juga mendorong penguatan ekonomi nasional serta peningkatan peran seluruh komponen bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pemerintah harus tegas terhadap setiap pihak yang terbukti merugikan negara. Penguatan ekonomi nasional dan persatuan seluruh elemen bangsa menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” pungkasnya. (ANW)
