GERBANG BUANA. ID, BANYUWANGI – Di saat banyak daerah menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi justru kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut menjadi istimewa karena merupakan raihan opini WTP ke-14 secara berturut-turut sejak tahun 2012, sekaligus membuktikan bahwa pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan seiring dengan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026). Penyerahan tersebut turut disaksikan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah atas kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Penilaian tersebut didasarkan pada kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Dalam kesempatan itu, Yuan Candra Djaisin menyampaikan apresiasi kepada Banyuwangi dan sejumlah daerah lain yang mampu mempertahankan capaian tersebut.
“Selamat atas prestasi Kabupaten Banyuwangi serta kabupaten/kota lain yang berhasil mempertahankan predikat WTP. Kami berharap rekomendasi dan action plan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan konsistensi, disiplin, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik.
“Ini adalah hasil kerja bersama. Kami akan terus berupaya mengelola keuangan daerah secara bijak, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Banyuwangi,” kata Ipuk.
Ipuk juga menyampaikan apresiasi kepada BPK yang selama ini terus memberikan arahan dan pendampingan, serta kepada DPRD dan seluruh perangkat daerah yang telah membangun sinergi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, capaian WTP ke-14 menjadi bukti bahwa efisiensi anggaran tidak harus menghambat kualitas pelayanan publik maupun pembangunan daerah. Justru di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dituntut semakin cermat menentukan prioritas pembangunan.
“Dalam kondisi saat ini kami memilih fokus pada program-program prioritas. Tidak semua program dijalankan secara bersamaan, tetapi dipilih yang paling berdampak bagi masyarakat. Dengan demikian anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.
Ipuk menegaskan bahwa seluruh transaksi keuangan daerah akan terus dijaga agar akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat konsolidasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Banyuwangi.
Raihan opini WTP ke-14 secara beruntun ini semakin mengukuhkan Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan, sekaligus mampu mempertahankan kinerja pemerintahan di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional. (MKR)
