Kala Rakyat Sulit Bernapas, Ekonomi Indonesia Justru Tumbuh Di Atas Kertas. Tajuk Rencana gerbangbuana.id, Amrozi, Pemimpin Redaksi.
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026 lalu menyajikan narasi yang sangat memukau. Pemerintah mengklaim angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026 dan 5,45 persen pada semester I-2026. Angka ini bahkan disebut sebagai capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Sektor investasi juga dilaporkan melesat hingga Rp 1.010 triliun pada paruh pertama tahun ini. Investasi masif tersebut diklaim mampu menyerap 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai sektor.
Namun, di balik gemerlap angka makro tersebut, ada realita pahit yang sedang mencengkeram masyarakat. Narasi sukses ekonomi Indonesia ini terasa sangat berjarak dengan kondisi riil di akar rumput. Pemerintah tampak lebih fokus memamerkan data agregat dan korporatis. Sebaliknya, penderitaan ekonomi rumah tangga justru luput dari perhatian utama dalam ruang sidang yang megah tersebut.
Kesenjangan tajam ini terlihat jelas dari riset Office of Chief Economist (OCE) Group BRI. Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini ternyata lebih banyak bertumpu pada kelompok masyarakat kelas atas yang melesat hingga 8,0 persen. Kontras dengan fenomena tersebut, ekonomi kelas bawah hanya tumbuh 3,6 persen dan kelas menengah mandek pada angka 3,5 persen. Angka pertumbuhan kelas menengah dan bawah ini merosot tajam jika kita bandingkan dengan periode 2023-2025 lalu.
Dampak dari ketimpangan pertumbuhan ini langsung memukul daya beli masyarakat luas. Indeks daya beli kelompok menengah dan bawah terperosok ke zona negatif pada April 2026. Tekanan hidup yang berat membuat masyarakat terpaksa menempuh strategi bertahan hidup yang mengkhawatirkan. Menurut data Mandiri Spending Index, masyarakat kini tidak lagi sekadar menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokok harian mereka. Fenomena ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini adalah fenomena “matang” atau makan utang demi menyambung hidup.
Kondisi keuangan yang makin terjepit ini terkonfirmasi lewat naiknya indeks pinjaman masyarakat secara drastis hingga 24,6 persen. Lonjakan ini mencakup penggunaan pinjaman online, kartu kredit, hingga layanan paylater. Survei Konsumen Bank Indonesia periode Juli 2026 juga memperlihatkan bahwa alokasi pendapatan warga untuk membayar cicilan utang terus membengkak. Sementara itu, alokasi porsi pendapatan untuk menabung dan konsumsi rumah tangga justru konsisten mengalami penurunan.
Akibat tekanan yang bertubi-tubi ini, optimisme masyarakat terhadap masa depan ekonomi nasional perlahan mulai memudar. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) rilisan Bank Indonesia menunjukkan penurunan beruntun dalam tiga bulan terakhir hingga mencapai level terendah sejak September 2025. Masyarakat merasa sangat pesimistis karena penghasilan saat ini merosot, lapangan kerja formal makin langka, dan harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi. Contoh konkretnya adalah harga beras yang terus menyumbang inflasi selama delapan bulan terakhir, meskipun pemerintah berulang kali mengklaim bahwa stok pangan nasional melimpah.
Pemerintah memang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 6 persen pada RAPBN 2027 agar bisa membuka lebih banyak lapangan kerja formal. Langkah ini krusial karena saat ini sebanyak 59,3 persen penduduk masih terperangkap di sektor informal yang tidak stabil. Namun, target di atas kertas tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kebijakan yang berpihak pada keadilan ekonomi. Pemerintah harus segera beralih dari sekadar mengejar angka pertumbuhan makro menjadi penyediaan pekerjaan layak serta kestabilan harga pangan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat tinggi, namun rakyat tetap megap-megap dan kesulitan bernapas untuk bertahan hidup.
Pasca-covid19, rakyat yang semula MANTAB (makan tabungan), bergeser jadi MATANG (makan dari hutang). Jangan sampai akhirnya nekat MATI (makan dari titipan pencucian uang)
