GERBANG BUANA. ID – Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Fraksi Demokrat, Hj. Neneng Hasanah, menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan warga saat kegiatan reses di Kelurahan Tugu Utara dan Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat tersebut, Neneng mengungkapkan adanya keluhan warga terkait tagihan air yang membengkak hingga mencapai belasan juta rupiah serta minimnya kehadiran unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup dalam menjawab persoalan pengelolaan sampah.
“Di Tugu Utara tadi ada persoalan tagihan PAM yang mencapai sekitar Rp17 juta. Ini harus menjadi perhatian serius SKPD maupun BUMD yang berwenang menangani persoalan tersebut agar warga mendapatkan kejelasan dan solusi,” ujar Neneng. Saat konfirmasi di kawasan lagoa, Koja, Jakarta Utara, Selasa siang (16/6/2026).
Selain itu, politisi Demokrat tersebut juga menyoroti ketidakhadiran perwakilan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara dalam dua titik reses yang digelarnya, padahal masyarakat ingin memperoleh penjelasan mengenai program pemilahan sampah yang sedang gencar disosialisasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Pak Gubernur sedang gencar-gencarnya mengampanyekan pilah sampah. Namun ketika warga ingin bertanya mengenai tata cara pemilahan, sosialisasi, hingga sarana dan prasarananya, justru pihak yang berwenang tidak hadir. Ini sangat disayangkan,” tegasnya.
Menurut Neneng, banyak warga yang ingin mendukung program pengurangan sampah dan pengelolaan lingkungan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun tanpa pendampingan dan sosialisasi yang memadai dari instansi terkait, masyarakat kesulitan memahami mekanisme pelaksanaannya.
“Saya meminta perhatian Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk memberikan evaluasi dan teguran kepada jajaran yang tidak hadir. Aspirasi masyarakat harus dijawab, jangan sampai program gubernur ingin didukung warga tetapi SKPD yang berwenang justru tidak hadir di tengah masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua LMK Kelurahan Lagoa, Ali, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Neneng Hasanah yang turun langsung mendengarkan keluhan warga.
Menurut Ali, salah satu persoalan yang hingga kini belum terselesaikan adalah pengadaan papan nama jalan yang telah diusulkan melalui Musrenbang. Namun, terjadi perbedaan penafsiran kewenangan antara instansi terkait sehingga usulan masyarakat belum terealisasi.
“Saat Musrenbang kami sudah mengajukan papan nama jalan. Tetapi terjadi saling lempar kewenangan antara instansi terkait dengan Bina Marga. Sampai sekarang masyarakat jadi bingung karena masing-masing memiliki alasan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ali berharap persoalan tersebut dapat dibawa ke tingkat pembahasan yang lebih tinggi agar terdapat kejelasan anggaran maupun pelaksanaannya.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya sosialisasi program pemilahan sampah kepada masyarakat. Menurutnya, warga masih banyak yang belum memahami metode pemilahan maupun dukungan fasilitas yang akan diberikan pemerintah.
“Gubernur sudah menyampaikan pentingnya pilah sampah. Namun masyarakat masih bertanya-tanya bagaimana caranya, seperti apa mekanismenya, dan fasilitas apa yang disediakan. Saat reses ini seharusnya menjadi momentum yang tepat bagi Sudin Lingkungan Hidup untuk hadir menjelaskan langsung kepada warga,” katanya.
Ali menilai ketidakhadiran pihak terkait berpotensi menghambat keberhasilan program pengelolaan sampah yang tengah digalakkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Ketika gubernur sedang mendorong program ini secara serius, seharusnya perangkat di bawahnya juga bergerak cepat dan hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan sampai semangat di atas tidak sejalan dengan pelaksanaan di lapangan,” pungkasnya.
Reses yang digelar di Tugu Utara dan Lagoa tersebut diwarnai berbagai aspirasi warga, mulai dari persoalan pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, hingga kebutuhan infrastruktur lingkungan yang diharapkan segera mendapat tindak lanjut dari instansi terkait. (ANW)
