Simalakama Enak Jamanku To? Tajuk Rencana gerbangbuana.id, Amrozi, Pemimpin Redaksi.
Jargon “Enak Jamanku To” kerap mengiang kala situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Frasa menggelitik ini merekam memori kolektif masyarakat tentang stabilitas masa lalu. Namun, benarkah hidup pada masa kini lebih sulit daripada era Presiden Suharto? Rasanya, kita perlu membedah realitas objektif lintas era secara adil. Perjalanan dari Orde Baru, Reformasi, era Jokowi, hingga era Prabowo Subianto menyajikan dinamika yang rumit. Setiap masa kepemimpinan membawa keberhasilan sekaligus meninggalkan lubang menganga yang hingga kini belum tuntas.
Pertumbuhan Ekonomi dan Pola Kesenjangan
Suharto membangun fondasi ekonomi dengan pertumbuhan sangat tinggi, rata-rata tujuh hingga delapan persen. Pemerintah pusat mengatur semua modal asing secara sentralistik di Jakarta. Namun, model ini rawan guncangan karena bertumpu pada utang luar negeri yang masif. Buktinya, krisis moneter hebat tahun 1997 meruntuhkan seluruh capaian tersebut dalam sekejap.
Pasca-Suharto, Indonesia memilih jalan desentralisasi fiskal. Pertumbuhan ekonomi melambat tetapi stabil pada kisaran lima persen. Era Jokowi melanjutkan pola ini dengan menekankan pada infrastruktur fisik dan hilirisasi nikel. Sayangnya, pertumbuhan Jokowi tertahan rata-rata 4,2 persen akibat hantaman pandemi global. Memasuki era Prabowo Subianto, arah kemudi bergeser ke arah swasembada pangan dan energi. Kebijakan ini membuahkan hasil positif. Pertumbuhan ekonomi melonjak ke angka 5,45 persen pada semester pertama 2026.
Meski ekonomi bertumbuh, masalah ketimpangan antar golongan ekonomi justru melebar. Pada era Suharto, kemiskinan turun drastis dari 60 persen menjadi 11 persen melalui program kebutuhan dasar yang merata. Enak jamanku to.
Karena sebaliknya, era Reformasi hingga Jokowi sukses menekan kemiskinan ke angka sembilan persen, tetapi jurang kaya-miskin (Gini Ratio) justru makin menganga. Kelas menengah saat ini rentan merosot akibat mahalnya biaya hidup, meskipun program bantuan sosial bergulir masif. adapun Presiden Prabowo, langsung tancap gas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengangguran dan Stabilitas Keamanan Enak Jamanku To?
Angka pengangguran terbuka zaman Orde Baru tampak sangat rendah. Pemerintah saat itu mengandalkan penyerapan masif sektor pertanian dan proyek padat karya. Namun, mayoritas pekerja terjebak pada sektor informal dengan pendapatan sangat rendah. Era digital mengubah peta kerja secara drastis.
Tingkat pengangguran terbuka era pasca-Suharto bergerak fluktuatif antara empat hingga enam persen. Jokowi menutup masa jabatannya dengan pengangguran di angka 4,82 persen pada awal 2024. Meskipun sektor digital dan jasa berkembang, tantangan beralih ke fenomena pengangguran terdidik. Banyak lulusan muda kesulitan menembus lapangan kerja formal yang layak. Menghadapi ini, era Prabowo memfokuskan lapangan kerja baru pada sektor manufaktur dalam negeri dan hilirisasi lanjutan.
Dari sisi keamanan masyarakat, perbedaan atmosfer sangat terasa. Suharto menjamin keamanan warga secara mutlak melalui kontrol militer ketat. Tidak ada ruang untuk konflik horizontal karena negara meredam gejolak sejak dini. Keamanan era pasca-Suharto beralih ke sistem kepolisian sipil yang lebih demokratis. Rasa aman saat ini tidak lagi datang dari rasa takut kepada aparat, melainkan dari penegakan hukum publik. Walaupun demikian, konflik siber dan polarisasi digital kini menjadi ancaman baru bagi keamanan sosial masyarakat moderen.
Menimbang Indeks Demokrasi, Hukum, dan Korupsi
Dilema paling nyata berada pada sektor politik dan keadilan. Indeks demokrasi era Suharto berada pada titik nadir akibat sistem otoriter yang membungkam pers dan membatasi partai politik. Reformasi mengubah total wajah politik kita menjadi salah satu laboratorium demokrasi liberal terbesar di dunia. Warga bisa memilih pemimpin secara langsung tanpa tekanan senjata.
Akan tetapi, kebebasan ini mengalami kelelahan. Pengamat mencatat adanya kemunduran kualitas demokrasi pada akhir era Jokowi akibat polarisasi tajam dan pembatasan kritik siber. Di era Prabowo, konsolidasi politik menghasilkan koalisi raksasa. Stabilitas politik memang terjaga dengan sangat baik, tetapi publik tetap menyoroti menyempitnya ruang kontrol dari masyarakat sipil.
Ironi serupa terjadi pada penegakan hukum dan tingkat korupsi. Hukum era Orde Baru murni menjadi alat kekuasaan eksekutif demi menjaga stabilitas penguasa. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menggurita secara sistematis di puncak kekuasaan. Era Reformasi mencoba mendobrak kebuntuan ini dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, penyakit korupsi justru ikut mengalami desentralisasi ke daerah-daerah. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bahkan merosot tajam ke skor 34 pada tahun 2025 sebagai warisan pelemahan sistemik institusi hukum terdahulu. Menanggapi situasi darurat ini, pemerintahan Prabowo mengambil langkah cepat. Penindakan korupsi diperketat secara vertikal di bawah perintah kepresidenan langsung. Pemerintah juga membersihkan ruang birokrasi, termasuk menutup 290 BUMN bermasalah demi efisiensi anggaran negara. Langkah agresif ini berhasil menaikkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.
Piye Kabare?
Ungkapan “Enak Jamanku To” mengandung jebakan logika yang berbahaya. Kita tidak bisa menukar kebebasan sipil, hak berpendapat, dan keterbukaan masa kini dengan stabilitas semu masa lalu. Setiap era memiliki tantangannya sendiri. Era Suharto menawarkan stabilitas harga namun mematikan hak politik warga. Era Reformasi dan Jokowi membuka kran kebebasan tetapi menyisakan ketimpangan ekonomi serta pelemahan hukum.
Kini, era Prabowo memikul beban berat untuk menyatukan stabilitas ekonomi masa lalu dengan keterbukaan masa kini. Tugas kita bukan merindukan masa lalu, melainkan mengawal agar keadilan hukum dan kemakmuran ekonomi bisa berjalan beriringan tanpa mengorbankan demokrasi.
Ojo kesusu, sing ati-ati. Enak jaman sopo?
