GERBANGBUANA.ID – Politisi senior PKS, Mulyanto, meminta pemerintah dan DPR tidak terburu-buru mengubah batas defisit APBN. Ia menilai aturan batas maksimal defisit sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini sudah sangat ideal. Pagar fiskal tersebut terbukti efektif menjaga disiplin dan kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia internasional.
Menurut Mulyanto, pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki kualitas pengelolaan fiskal secara menyeluruh. Efisiensi anggaran jauh lebih mendesak daripada memperlebar ruang defisit fiskal tersebut. Pengelolaan keuangan negara harus berjalan lebih produktif agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Pernyataan tegas ini merespons draf rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Otoritas fiskal sendiri saat ini merancang defisit anggaran sekitar 2,4 persen terhadap PDB. Angka tersebut menunjukkan komitmen awal pemerintah untuk tetap mematuhi batas aman undang-undang.
“Batas defisit APBN sebesar 3 persen ini sebaiknya tetap kita pertahankan. Kita jangan mengambil jalan pintas dengan memperbesar utang,” ujar Mulyanto di Jakarta, Senin (21/9/2026). Ia menekankan bahwa persoalan utama terletak pada kualitas penerimaan dan efektivitas belanja negara.
Mulyanto menilai ruang fiskal bisa optimal melalui efisiensi belanja secara ketat. Anggota DPR tersebut meminta kementerian terkait mengurangi kebocoran anggaran. Selain itu, pemerintah wajib menghapus program kerja yang tumpang tindih atau duplikasi.
Setiap rupiah dari dana APBN harus memiliki daya ungkit besar bagi masyarakat luas. Anggaran tersebut harus mengalir deras ke sektor-sektor yang produktif. Contohnya adalah program penciptaan lapangan kerja baru serta penguatan kapasitas ekonomi nasional.
Pelebaran defisit anggaran tidak boleh menjadi solusi gampang bagi pemerintah. Otoritas fiskal tetap harus berani mengambil pilihan prioritas yang sulit. Pemerintah perlu menyaring program yang benar-benar strategis. Sebaliknya, kementerian harus berani menunda proyek yang kurang mendesak bagi publik.
“Disiplin anggaran sangat penting untuk memaksa kita menyusun skala prioritas. Tidak semua keinginan harus dibiayai dengan menambah utang baru,” tambah perwakilan dari fraksi PKS tersebut.
Mulyanto berpendapat bahwa kepatuhan pada aturan batas defisit APBN menjaga kepercayaan pasar global. Konsistensi regulasi fiskal memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi dan investor. Hal ini sangat krusial di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dunia saat ini.
Selain dampak ekonomi, aturan ini menjaga stabilitas politik nasional secara jangka panjang. Setiap rezim pemerintahan baru pasti memiliki visi dan program kerja yang berbeda. Namun, seluruh kebijakan wajib tunduk pada pagar fiskal yang sama. Pergantian kekuasaan tidak boleh otomatis mengubah batas utang demi kepentingan politik jangka pendek.
“Jika batas defisit APBN terus berubah mengikuti selera belanja, maka fungsi kontrolnya hilang. Program pemerintah yang harus menyesuaikan kemampuan fiskal, bukan aturan hukumnya yang diperlonggar,” tegas Mulyanto. (OSY)
