Alarm Bahaya PHK Sudah Menyala. Tajuk Rencana gerbangbuana.id, Amrozi, Pemimpin Redaksi
Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sedang berada dalam titik krusial akibat melonjaknya risiko PHK. Hasil riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengirimkan sinyal kuat bahwa struktur ekonomi kita sedang rapuh. Sepanjang rentang 2021–2025, pertumbuhan pekerja formal hanya mencatatkan angka 0,8 persen. Angka ini kalah jauh oleh pertumbuhan sektor informal yang melonjak hingga 3,2 persen.
Sektor formal terbukti belum cukup kuat menampung tambahan angkatan kerja nasional. Resiko ledakan pengangguran akibat gelombang PHK massal pun menjadi kian nyata.
Di tengah ketidakberdayaan sektor formal tersebut, badai PHK justru mengintai di depan mata. CORE memperkirakan potensi tambahan PHK sebesar 15.300 hingga 20.300 pekerja dalam waktu dekat. Sektor manufaktur memikul beban terberat dengan potensi kehilangan 8.700 sampai 12.100 pekerja. Hal ini dipicu oleh guncangan geopolitik global dan ketergantungan kronis pada impor bahan baku.
Disusul kemudian oleh sektor pertanian dan jasa yang juga dihantui pengurangan tenaga kerja. Jika tidak terantisipasi, situasi ini berisiko melemparkan lebih banyak masyarakat ke jurang kemiskinan setelah kehilangan pekerjaan.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengingatkan bahwa alarm bahaya ekonomi sudah menyala sebelum konflik global pecah. Investor global mulai mencermati persoalan fiskal domestik kita, mulai dari revisi outlook negatif oleh Moody’s dan Fitch, rendahnya tax ratio yang hanya 13,3 persen, hingga beban bunga utang pemerintah yang membengkak mencapai Rp599,4 triliun. Kerentanan finansial ini mempersempit ruang gerak pemerintah untuk memberikan stimulus penahan badai PHK.
Pasar dan investor nyatanya tidak hanya membaca situasi geopolitik, melainkan juga konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Ketika negara membutuhkan kepercayaan publik untuk meredam dampak PHK, kebocoran institusional justru terjadi.
Temuan Stranas PK mengenai dana Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp12 triliun yang mengendap di rekening virtual pengelola SPPG akibat percepatan program tanpa pengawasan memadai, memperlihatkan lemahnya mitigasi risiko korupsi. Fakta bahwa penyerapan supplier lokal baru mencapai 1,54 persen kian memperburuk realita, yang berarti stimulus ekonomi daerah belum berjalan optimal.
Masalah ekonomi Indonesia sudah sangat struktural. Pertumbuhan ekonomi memang tetap berjalan, tetapi kualitasnya rapuh dan gagal memberikan rasa aman bagi kelas pekerja dari ancaman PHK. Klaim swasembada pangan sekalipun pada akhirnya akan di uji oleh daya beli riil rakyat di pasar, bukan sekadar angka stok di gudang.
Meski situasinya pelik, ruang harapan belum sepenuhnya tertutup. Produksi pangan mulai menunjukkan hasil dan kesadaran reformasi fiskal kian terbuka. Kini, tantangan terbesar pemerintah adalah membuktikan keberaniannya membenahi akar persoalan domestik secara struktural sebelum isu PHK meluas menjadi krisis sosial yang jauh lebih dalam.
