Belakang Layar Gonjang-Ganjing Pemadaman Listrik. Tajuk rencana gerbangbuana.id, Amrozi, Pemimpin Redaksi.
Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah kota di Pulau Jawa belakangan ini memicu keresahan masyarakat. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa pemadaman terjadi akibat gangguan pada dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Walau PLN mengklaim gangguan tersebut sudah teratasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap akar masalah yang sebenarnya adalah krisis pasokan batu bara.
Menurut analisis dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Green Transition Initiative (GTI), krisis ini bukan sekadar masalah teknis. Krisis terjadi karena buah carut-marut masalah struktural ketenagalistrikan dan tata kelola produksi komoditas energi kita.
Mengapa Pemadaman Listrik Masih Terjadi?
Akar utama pemadaman ini adalah ketidaksinkronan kebijakan domestik. Pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan pengusaha tambang menjual sebagian batu bara ke PLN dengan harga patokan USD 70 per ton. Angka ini tidak pernah berubah sejak tahun 2018. Sementara itu, harga batu bara di pasar dunia melonjak pada rentang USD 84 hingga USD 120 per ton.
Selisih harga ini sudah pasti membuat para pengusaha lebih tergiur mengekspor komoditas mereka demi keuntungan instan daripada memenuhi kewajiban DMO. Bagi pengusaha, keputusan itu sangat rasional karena cuan memang yang utama.
Masalah kian pelik saat Kementerian ESDM memangkas kuota produksi batu bara nasional secara drastis dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton. Langkah ini diambil demi mendongkrak harga “emas hitam” di pasar global. Namun, dampak instan dari pemangkasan kuota ini membuat sejumlah perusahaan tambang mengaku tidak mampu lagi memenuhi komitmen DMO mereka untuk kebutuhan listrik dalam negeri.
Apakah Pemadaman Listrik Akan Terulang Kembali?
Potensi pemadaman listrik susulan di masa depan masih sangat tinggi jika abai pada akar masalah struktural ini. Ketidaksinkronan antarinstansi di bawah Kementerian ESDM menunjukkan ego sektoral yang mengorbankan ketahanan energi nasional. Di satu sisi, kementerian ingin mendongkrak harga ekspor. Namun di sisi lain, mengabaikan pasokan bahan bakar PLN yang berada di bawah wewenang mereka sendiri.
Selain isu batu bara, ancaman pemadaman berulang datang dari keringnya arus kas keuangan PLN. Berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2025, pemerintah masih menunggak utang kepada PLN sebesar Rp 110,74 triliun. Angka fantastis ini mencakup:
- Utang kompensasi Rp 84,86 triliun
- Utang subsidi Rp 12,26 triliun
- Utang diskon listrik Rp 13,60 triliun
Kebijakan populis seperti pemberian diskon tarif listrik sering kali digulirkan tanpa perhitungan matang mengenai kemampuan anggaran negara dan kesehatan finansial PLN. Akibatnya, kondisi kas PLN saat ini kembang-kempis.
Ada kesan kuat, PLN diperlakukan bak “sapi perah” yang dituntut memberi pelayanan murah tanpa jaminan pasokan “gizi” finansial yang sehat. Tanpa likuiditas yang cukup, PLN akan kesulitan merawat infrastruktur dan membeli bahan bakar secara kompetitif.
Langkah Strategis Pemerintah untuk Mencegah Pemadaman Listrik
Agar gonjang-ganjing kelistrikan ini tidak menjadi agenda rutin, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dan berani. Diantaranya:
- Sinkronisasi Kebijakan Kuota dan DMO. Kementerian ESDM wajib menghitung ulang dampak pemangkasan produksi batu bara terhadap ketahanan energi dalam negeri sebelum mengejar keuntungan pasar ekspor.
- Evaluasi Harga Patokan DMO. Pemerintah perlu meninjau kembali harga patokan DMO USD 70 per ton agar lebih adaptif terhadap pergerakan pasar, sehingga pengusaha tambang tetap berkomitmen memasok kebutuhan domestik.
- Pelunasan Utang Pemerintah ke PLN. Kementerian Keuangan harus segera mencairkan dana kompensasi dan subsidi sebesar Rp 110,74 triliun agar arus kas PLN kembali sehat untuk operasional dan perawatan pembangkit.
- Transisi Energi Berkelanjutan. Mengurangi ketergantungan pada PLTU batu bara secara bertahap dan mulai mempercepat investasi pada energi baru terbarukan (EBT) guna menciptakan kemandirian energi jangka panjang.Listrik adalah urat nadi perekonomian masyarakat.
Menjaga keandalan pasokan listrik bukan sekadar menyelesaikan gangguan teknis di lapangan. Ini tentang komitmen membenahi tata kelola energi nasional secara transparan, adil, dan berkelanjutan.
